Pengantar Ilmu Hukum

Pertemuan I

A. Masyarakat dan Hukum

Secara adi kodrati (sunnatullah), manusia diciptakan untuk bermasyarakat, hidup berkelompok dan interdependensi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu manusiapun yang dapat hidup menyendiri dan dapat bertahan hidup lama, apalagi sampai dapat menciptakan sebuah peradaban. Kalaupun ada, pasti itu dongeng pengantar tidur agar anak cepat terlelap dan bermimpi. Oleh karena kehidupannya yang memiliki kecenderungan berkelompok, Aristoteles (384-322 SM) menyebut manusia sebagai zoon politicon atau de men is een social wezen, artinya manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim menyebut manusia sebagai mujtama’ bi thabi’iy.

Secara teologis, sejarah penciptaan manusia pertama Adam oleh Yang Maha Kuasa tidak dibiarkan hidup terlalu lama dalam kesendiriannya sebagai manusia. Allah menciptakan Hawa (Eva) dari jenisnya dan memiliki sifat yang sama. Kerena sifatnya yang demikian pula, al-Qur’an menjelaskan lebih rinci bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa  “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (49:13). Di ayat yang lain juga dijelaskan tentang perbedaan warna kulit dan bahasa yang dipergunakan.

Realitas yang demikian tersebut, secara alamiah akan membawa setiap entitas manusia tersebut meneguhkan eksistensinya diantara entitas-entitas lainnya, disamping terdapat pula keinginan meneguhkan eksistensinya pada tiap individu-individu yang terdapat dalam entitas tersebut. Dengan beragamnya kepentingan sudah pasti akan terjadi upaya saling mempengaruhi bahkan menundukkannya dalam kekuasaannya. Kondisi yang demikian apabila dibiarkan, yang terjadi adalah kekacauan dan perilaku rimba yang dominan. Artinya siapa diantara individu atau entitas itu kekuatannya di atas yang lainnya akan menjadi penguasa dan dapat berperilaku sewenang-wenang. Untuk itulah, aturan, norma, kaidah, etika dan hukum atau pranata apapun yang bertujuan mengatur untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian hidup diperlukan. Tercipta masyarakat yang hidup berdampingan, tertib dan damai.

Kecenderungan hidup berinteraksi dengan lainnya menjadi terciptanya hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Elwood menyatakan bahwa kecenderungan hidup berkelompok atau bermasyarakat ialah karena adanya dorongan kesatuan  biologis yang terdapat dalam kodrat manusia itu sendiri, seperti hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, hasrat membela diri dan hasrat untuk mengembangkan keturunan.

Kehidupan yang berawal dari hubungan individu dengan individu dan berkembang menjadi sebuah kelompok yang memiliki keterikatan satu sama lainnya, biasanya disebabkan oleh;

  1. Ketertarikan individu terhadap individu yang lain, terutama pada hal-hal yang memiliki kesamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh individu yang lain.
  2. Keinginan untuk mendapatkan bantuan dari orang lain terhadap persoalan atau kebutuhan yang tidak dapat diperolehnya secara mandiri.
  3. Adanya hubungan kesamaan daerah asal; primordialisme kedaerahan atau kesukuan
  4. Adanya hubungan profesi dengan orang lain.

Dari penyebab terjadinya komunitas atau kelompok, menurut sifatnya komunitas atau kelompok tersebut dapat diklasifikasikan menjadi;

  1. Komunitas yang terbentuk karena hubungan kekeluargaan, misalnya marga, perkumpulan keluarga.
  2. Komunitas yang terbentuk karena hubungan profesi, misalnya ikatan dokter, serikat pekerja, persatuan guru dan lain-lain.
  3. Komunitas yang terbentu karena ideologi, misalnya organisasi kemasyarakatan, partai politik, perkumpulam kepercayaan.

B. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum

Terkait dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengertian ini, yakni pengantar dan ilmu hukum.

Pengantar berasal dari suku kata antar yang mendapatkan awalan ‘pe’ yang berarti orang atau sesuatu yang mengantarkan atau menyampaikan suatu hal dari orang atau sesuatu dimana ia berawal kepada yang lain, atau membawa ke tempat yang dituju.

Kata pengantar sepadan dengan “inleiding” (Belanda) dan “introduction” (Inggris) yang berarti memperkenalkan, dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu hukum.

Adapun ‘Ilmu Hukum’, sebelum membahas pengertiannya ada baiknya dikemukakan istilah-istilah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Abdurrahman menjelaskan bahwa istilah Ilmu Hukum yang biasa kita pergunakan adalah berasal dari rechtswetenschap (Belanda), atau rechtswissenschap (Jerman), atau jurisprudenz (Jerman), atau jurisprudence (Inggris), semuanya diartikan sebagai pengetahuan ilmu hukum.

Untuk mengerti lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Ilmu Hukum, maka perlu dikaji lebih lanjut perumusan atau definisi dari istilah tersebut. Tapi dalam realitasnya, para sarjana hukum memberikan definisi yang selalu berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja berhak untuk memberikan devinisi ilmu hukum sesuai dengan pemahaman dan disiplin ilmu hukum yang dimilikinya, bahkan diantaranya menolak untuk memberikan definisi.

Terlepas dari perdebatan itu semua, paling tidak dapat ketengahkan beberapa pengertian ilmu hukum, diantara adalah;

  1. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang apa yang benar menurut harkat kemanusiaan (Ulpian).
  2. Ilmu hukum adalah ilmu yang formal mengenai hukum positif (Holland)
  3. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstark, umum dan teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum (Fitzgerald)
  4. Ilmu hukum adlaah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya (Croos)
  5. Ilmu Hukum yang sesungguhnya adalah bidang studi yang menelaah hukum yang beralaku sebagai suatu besaran (Paul Scholten)
  6. Ilmu Hukum adalah ilmu yang menghimpun, memaparkan, menginterpretasikan dan mensistematisasikan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu, yakni system aturan konseptual hukum dan putusan hukum yang bagian-bagian pentingnya dipostifkan oleh pengemban kewenangan hukum dalam masyarakat atau negara yang bersangkutan (B. Arief Sidharta).

Soedjono Dirdjosisworo merangkum pengertian Ilmu hukum adalah karya manusia yang berusaha mencari kebenaran, tentang sesuatu yang memilki ciri-ciri, sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Sebagai ilmu pengetahuan ilmu hukum dengan ciri-cirinya berupaya mempelajari sistematika hukum dan kaidah-kaidah, seperti rumusan kaidah, sebab terbentuknya dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga hukum dapat dipelajari dengan sebaik-baiknya. Semakin berkembang suatu masyarakat akan semakin menuntut perkembangan ilmu hukum, sehingga secara obyektif mampu menjelaskan keadaan hukum pada setiap saat demi berperanya hukum sebagai sarana untuk ketertiban, keadilan dan pendorong terciptanya kesejahteraan.

Oleh karena penjelasannya yang demikian, Pengantar Ilmu Hukum seringkali disebut sebagai “Ensiklopedi Hukum” yaitu bidang studi yang merupakan pengantar (introduction) untuk ilmu pengetahuan hukum. Studi ini biasanya menjadi “sarapan” wajib para calon sarjana hukum karena ilmu pengetahuan ini menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting hukum, serta pertalian antara bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Jadi Pengantar Ilmu Hukum adalah studi yang paling fundamental bagi semua orang yang hendak mempelajari hukum secara baik, terkhusus sarjana hukum.

Secara sederhana Dirdjosisworo menggambarnya dalam bagian berikut;

 

 

Oleh karena Pengantar Ilmu Hukum ini sifatnya fundamental dalam mempelajari hukum, maka pemahaman yang seksama sangat diperlukan karena tidaklah mungkin dapat memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum baik yang privat maupun yang publik.

Sebagaimana cabang ilmu lainnya, Ilmu Hukum pun memiliki obyek kajian yakni hukum. Satjipto Rahadjo merinci sebagai berikut;

    1. Mempelajari asas-asa hukum yang pokok.
    2. Mempelajari sistem formal hukum.
    3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat.
    4. Mempelajari kepentingan-kepentingan social apa saja yang dilindungi oleh hukum.
    5. Ingin mengetahui apa sesungguhnya hukumm itu, dari mana dia datang, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau sarana apa dia melakukakannya.
    6. Mempelajari apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum.
    7. Mempelajari tentang perkembangan hukum.
    8. Mempelajari pemikiran-pemikiran hukum sepanjang masa.
    9. Mempelajari bagaimana kedudukan hukum sesungguhnya dalam masyarakat.Bagaimana hubungan atau pertautan antara hukum dengan sub-sub sistem lainnya dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi daln lainnya.
    10. Apabila hukum itu bisa disebut sebagai ilmu, bagaimana sifat atau karakteristik keilmuannya.

            Karena Ilmu Hukum obyeknya adalah hukum, maka tugas Ilmu Hukum yaitu memantau perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia hukum. Hal ini dikarenakan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang terjadi secara alamiah dalam pergaulan hidup manusia

C. Kedudukan Ilmu Hukum dengan Ilmu yang Lain

            Memperbincangkan kedudukan Ilmu Hukum terhadap ilmu yang lainnya, berarti mempertanyakan apakah Ilmu Hukum dapat dikatakan sebagai ilmu atau bukan? Para sarjana hukum sendiri memperdebatkan kedudukan Ilmu Hukum ini. Untuk lebih mengetahui apakah Ilmu Hukum adalah sebuah ilmu atau bukan perlu dikaji apa yang menjadikan sesuatu itu disebut sebagai ilmu.

Menurut B. Arief Sidharta, ilmu menyendang dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai proudk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sisitem. Sedang sebagai proses, ilmu menunjukkan pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan di bidang tertentu secara sistematis. Adapun Barda Nawawi mendeskripsikan bahwa ilmu itu sebagai deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinyatakan dalam rumusan yang sesederhana mungkin. Ilmu juga selalu di mulai dari sesuatu yang konkrit atau sesuatu yang dapat diamati dan bersifat individual atau khusus. Selanjutnya dengan kemampuan berpikir yang dapat melampaui batas waktu, ruang dan statistika, ilmu dapat sampai pada sesuatu yang abstrak dan bersifat umum. Oleh karena itu, demi keobyektifan ilmu orang harus bekerja dengan cara-cara ilmiah. Berdasarkan hal itu, maka salah satu karakteristik sifat keilmuan adalah bersifat empiris dan rasional.

Mengenai syarat-syarat bahwa sesuatu dapat dikatakan ilmu apabila;

  1. Ilmu harus mempunyai obyek kajian
  2. Ilmu harus mempunyai metode
  3. Ilmu harus sistematis
  4. Ilmu harus bersifat universal dan berlaku umum

Dari paparan tentang ilmu tersebut, muncul kelompok sarjana hukum yang meyakini bahwa ilmu hukum layak disebut sebagai sebuah ilmu, diantaranya mereka adalah Kansil, Satjipto Raharjo, Utrecht, B. Arief Sidharta, dan A. Hamid Attamimi. Mereka itupun masih berselisih apakah Ilmu Hukum termasuk monodisipliner atau interdisipliner, ilmu empiris atau ilmu normatif

Akan tetapi muncul pula kelompok yang menyangsikan Ilmu Hukum sebagai sebuah ilmu, diantaranya adalah Von Kirchmann, alasannya;

1.  Objek kajian dari Ilmu Hukum adalah hukum yang hidup diantara bangsa tertentu. Namun Ilmu Hukum itu tidak mampu menguasai hukum itu, karena dengan adanya perkembangan atau dinamika hukum menjadikan Ilmu Hukum menjadi studi hukum dari zaman lampau.

2.  Hukum itu terikat pada positifnya masing-masing. Dengan adanya paksaan atau hukuman, orang akan mentaati hukum, tidak peduli hukum itu baik atau buruk. Dalam lapangan ilmu lain pemaksaan itu tidak ada.

3.  Karena keterikatannya pada undang-undang positif menyebabkan Ilmu Hukum tidak mungkin menjadi ilmu. Hal ini disebabkan kerana Ilmu Hukum tidak dapat melakukan penelitian secara bebas, karena ia harus taat pada yang berwenang.

4.  Von Kirchmann menganggap bahwa obyek dari rechtswetenschap itu terletak di luar hukum positif dan terdiri dari natuurlijke wet. Ilmu Hukum yang tidak membahas natuurlijke wet bukanlah Ilmu Hukum.

5.  Ilmu menurutnya mempunyai obyek yang khusus, yang absolute, jadi bukan hukum positif.

D. Disiplin Hukum

            S. Dirdjosisworo menyebutkan bahwa disiplin hukum adalah system ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan “hidup” ditengah pergaulan. Menurutnya ada dua disiplin, yakni dispilin analitis dan disiplin perspektif. Disiplin analitis merupakan sistem ajaran yang menganalisis, memahami dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, contohnya; sosiologi, psikologi, ekonomi dan lain-lain. Disiplin perspektif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, contohnya hukum dan filsafat. Kesimpulannya bahwa disiplin hukum merupakan disiplin perspektif yang berusaha menentukan apakh yang seyogyanya, seharusnya dan patut dilakukan dalam menghadapi kenyataan.

            Soerjono Soekanto (1979) menyebut tiga lingkup disiplin preskriptif (perspektif), yakni: Pertama, ilmu hukum. Ilmu hukum di sini yang dilihat adalah: (1) ilmu tentang kaidah yang menelaah hukum sebagai kaedah atau sistem kaedah-kaedah dengan dogmatic dan sistematik hukum; (2) ilmu pengertian, tentang pengertian-pengertian dari dasar dari system hukum mencakup subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum; (3) ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perangkat sikap, tindak dan perilaku yang terdiri dari sosiologi hukum (hubungan timbal balik antara hukum dan gejolak sosial), antropologi hukum (pola-pola sengketa da penyelesaiannya), psikologi hukum (hukum sebagai suatu perwujudan daripada jiwa manusia), perbandingan hukum (membandingkan system hukum antar masyarakat, dan sejarah hukum (perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum).

            Kedua, filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. Atau ilmu pengetahuan tentang hakekat hukum. Ketiga, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Prof. Soedikno menambahkan yang keempat, yakni teori hukum.

 

E. Sejarah Hukum

            Hukum adalah bagian dari gejala sejarah, yang berarti hukum tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian tumbuh memuat dua arti, yakni perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh berarti terdapat hubungan yang erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum masa kini dan hukum masa lampau. Oleh sebab itu Sejarah Hukum adalah bidang studi tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya.

            Sejarah hukum erat terkait dengan perkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari sejarah sosial. Di antara sejumlah ahli hukum dan pakar sejarah tentang proses hukum, sejarah hukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknis tentang bagaimana hukum-hukum ini berkembang dengan pandangan tentang pemahaman yang lebih baik mengenai asal-usul dari berbagai konsep hukum. Sebagian orang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah intelektual.

            Manfaat mempelajari sejarah hukum;

  1. Membebaskan dari segala prasangka-prasangka, terutama yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya hukum, tercipta produk-produk hukum dengan kaitannya perubahan waktu dan perkembangan kebutuhan hidup manusia. Sehingga dengan mempelajari sejarah hukum akan memunculkan sikap kritis terutama pada produk-produk hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya.
  2. Mengenalkan faktor-faktor sosial.
  3. Membantu mengungkap fakta-fakta hukum tentang masa lampau dan kaitannya dengan masa kini.

 

Soal Latihan

  1. Bagaimanakah pandangan para ahli dan al-Qur’an mengenai sifat manusia yang tidak mungkin hidup menyendiri. Uraikan dengan singkat dan sertakan dalil-dalil dari al-Qur’an!
  2.  Dorongan-dorongan apa sajakan yang menjadikan manusia hidup berkelompok (bermasyarakat)?
  3. Jelaskan pengertian Pengertian dan Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum terhdap ilmu hukum lainnya!
  4. Sebutkan apa yang menjadi landasan berfikir atau alasan bagi kelompok penentang ilmu hukum sebagai ilmu!
  5. Sebutkan cabang-cabang disiplin ilmu hukum dan apa manfaat mempelajari sejarah hukum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>